Prosedur Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang Wajib Perusahaan Ketahui!

Proses Pemutusan Jalinan Kerja (PHK) yang Harus Perusahaan Kenali!

Prosedur Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang Wajib Perusahaan Ketahui!

Di dunia kerja jalinan di antara perusahaan dan pegawai tidak selamanya berjalan lancar. Risiko terserang penghentian hubungan kerja atau yang lebih dikenali dengan istilah PHK ini akan ada selalu kapan pun dan dimanapun dengan beragam argumen. Keadaan ini tentunya tidak diharapkan oleh pegawai atau perusahaan. PHK sebagai jalan akhir yang perlu dilakukan oleh perusahaan buat menghindar kebuangnya waktu dan asset perusahaan itu.

Pada pasal 61 undang-undang no. 13 tahun 2013 ketenagakerjaan telah menerangkan kesepakatan kerja bisa usai jika:

Saat lakukan PHK jangan asal-asalan karena ada proses yang perlu dipatuhi oleh perusahaan. Proses PHK harus juga berdasar norma dan dilaksanakan dengan komunikasi dua arah. Minimal ada 5 tingkatan proses yang perlu dilewati oleh perusahaan saat lakukan PHK.

Jika terjadi PHK, proses yang pertama harus dilaksanakan ialah lakukan permufakatan oleh faksi perusahaan dengan pegawai. Di sini permufakatan mempunyai tujuan buat memperoleh pemufakatan yang dikenali dengan istilah bipartit. Karena ada permufakatan ini kedua pihak akan lakukan perbincangan untuk mendapati jalan keluar terbaik untuk perusahaan atau pegawai.

Bila persoal yang terjadi tidak bisa dituntaskan lewat permufakatan, karena itu dibutuhkannya kontribusi dari dinas tenaga kerja (disnaker) di tempat. Dengan arah untuk mendapati langkah penuntasan apa lewat perantaraan atau rekonsiliasi.

Saat pada tahapan kontribusi Disnaker tidak sanggup menuntaskan permasalahan di antara kedua pihak, karena itu seterusnya usaha hukum bisa dilaksanakan sampai pengadilan. Bila di hasil akhir PHK masih tetap dilaksanakan, karena itu disodorkan dengan lakukan permintaan secara tercatat ke instansi penuntasan konflik jalinan industrial dan dibarengi dengan argumen mengapa PHK dilaksanakan. Instansi ini biasa disebutkan dengan Pengadilan Jalinan Industrial (PHI).

Bila rupanya pada proses permufakatan pada tingkat bipartit sudah capai satu persetujuan karena itu ini bisa dicatat dalam Kesepakatan Bersama. Dalam surat kesepakatan itu harus diberi tanda tangan oleh kedua pihak dan didaftarnya ke PHI di tempat. Hal yang sama dengan perlu dilaksanakan bila ada persetujuan di tingkat perantaraan dan konsiliasi dengan kontribusi Disnaker.

Jika terjadi penghentian hubungan kerja, karena itu perusahaan harus memberinya uang pesangon atau uang penghargaan periode kerja ke pegawai. Ketentuan dalam pemberian pesangon dan uang penghargaan ini telah ditata dalam UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Pasal 2 dan Pasal 3.

You might like

About the Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *